Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pendidikan Nonformal

Kemiskinan merupakan salah satu masalah klasik yang harus segera ditanggulangi. Menurut Miradj dan Sumarno ada beberap hal yang menyebabkan kondisi kemiskinan masih sulit untuk diminimalkan. Pertama, kondisi anggota masyarakat yang belum ikut serta dalam proses yang berkualitas, faktor produksi yang memadai. Kedua, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat pedesaan. Ketiga, pembangunan yang direncanakan pemerintah tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat untuk berprestasi sehingga tidak dijangkau oleh masyarakat.

Menurut data BPS, Kalimantan Timur pada maret 2018, jumlah penduduk miskin sebesar 218,90 (6,03 persen). Selama periode september 2017-maret 2018 penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 1,94 ribu orang atau secara persentase turun 0,13 persen dari 102,39 ribu orang pada september 2017 menjadi 100,45 ribu orang pada Maret 2018. Penduduk miskin di daerah pedesaan naik sebanyak 2,16 ribu orang atau secara persentase meningkat sebesar 0,09 persen dari 116,28 ribu orang pada september 2017 menjadi 117,44 ribu orang pada Maret 2018.

Kemiskinan tersebut sebenarnya dapat ditanggulangi melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang dapat ditempuh agar masyarakat dapat melepaskan diri dari ketidakmampuan untuk menjalani proses kehidupan secara wajar atau sesuai dengan taraf hidup masyarakat pada umumnya dalam berbagai segi kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, budaya, politik dan sebagainya. Sasmita (1997) menyatakan bahwa memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Salah satu jalan yang ditempuh untuk memberdayakan masyarakat miskin melalui pendidikan. Miradj dan sumarno mengemukakan bahwa pendidikan merupakan pusat dalam pembangunan manusia yang cerdas dan berkualitas, dan sangat mendorong pertumbuhan ekonomi, politik, sosial, dan budaya demi kemajuan suatu daerah. Oleh karena itu, pendidikan menjadi jalan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi.

Peran pemerintah untuk memastikan terpenuhinya hak pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia sebagai mana yang tercantum dalam UUD 1945 ayat 31 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 1 ayat 11,12 dan 13 dijelaskan bahwa terdapat tiga jalur pendidikan, yaitu pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, dan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Pendidikan formal dalam pelaksanaannya kurang mampu menjangkau semua lapisan sehingga sangat dibutuhkan pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal menjelma menjadi pendidikan alternatif yang hadir dengan konsep kemasyarakatan. Pendekatan pendidikan nonformal merupakan pendidikan yang tepat untuk membantu masyarakat. Karena mengingat saat ini sangat banyak masyarakat yang tidak dapat mengenyam pendidikan atau bahkan putus sekolah yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti biaya, bekerja, letak geografis, kultur, usia, dan sebaginya.

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan survei sosial ekonomi nasional (SUSENAS) di 10 kabupaten/kota. Hasilnya adalah masih ada 1,18 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih buta huruf dan 98,82 persen penduduk usia tersebut sudah dapat membaca dan menulis. Dari 1,18 persen penduduk yang masih buta huruf tersebut, bisa diberikan akses melalui pendidikan nonformal dengan mengajarkan pendidikan keaksaraan berbasis kebutuhan dan lingkungan masyarakat.

Pendidikan nonformal berbasis pada masyarakat yang berfungsi mengembangkan potensi masyarakat dengan menekankan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Selain itu, pendidikan nonformal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat dan pendidikan yang berkualitas sebagai mana komitmen tujuan pembangunan berkelanjutan atau dikenal dengan dengan sebutan Sustainable Develepoment Goals (SDGs).

Pendidikan nonformal dapat digunakan untuk memerangi kemiskinan dengan membekali keterampilan bagi pengangguran, memberikan akses pendidikan bagi putus sekolah dan yang belum pernah mengenyam pendidikan melalui program paket A,B dan C. Pendidikan nonformal yang diperoleh masyarakat dapat memberdayakan masyarakat terkhusus masyarakat di pedesaan yang tingkat  kemiskinan lebih tinggi dan mengarahkan masyarakat untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan.

 Andi Ismail Lukman

Tulisan ini telah terbit di Opini Koran Kaltim Post tanggal 11 September 2018