Buku Community Development yang
ditulis oleh Jim Ife dan Frank Tesoriero serta diterjemahkan oleh Sastrawan
Manullang, dkk. Merupakan buku yang dijadikan sebagai acuan mata kuliah
pengembangan masyarakat. Buku ini terdiri dari 13 bab dengan pembahasan yang
saling terkait satu dengan yang lainnya.
Bab I : Krisis layanan kemanusiaan, kebangkitan
individualisme, dan kebutuhan akan komunitas
Bab II :
Landasan pengembangan masyarakat: suatu perpektif ekologis
Bab III: Landasan pengembangan masyarakat: suatu
perspektif keadilan sosial dan hak azasi manusia
Bab
IV: Ekologi dan
keadilan sosial/ham: suatu visi untuk pengembangan masyarakat
Bab
V : Perubahan dari bawah
Bab
VI : Partisipasi
Bab
VII: Proses pengembangan
masyarakat
Bab
VIII: Global dan lokal
Bab
IX : Pengembangan
masyarakat terpadu
Bab X :Pengembangan masyarakat: pengembangan
budaya, lingkungan, personal/spiritual
Bab
XI : Penerapan
prinsip-prinsip dalam praktik
Bab
XII : Peran dan keterampilan
Bab
XIII : Isu-isu Praktis
BAB
I: KRISIS LAYANAN KEMANUSIAN, KEBANGKITAN INDIVIDUALISME, DAN KEBUTUHAN AKAN
KOMUNITAS
Awal
bab ini menjelaskan tentang mengapa harus ada pengembangan masyarakat, maka
diceritakanlah masalah-masalah yang terjadi.
Pada bab I terdiri dari tiga sub
bab yaitu:
1.
Krisis dalam negara
kesejahteraan
Sub
bab pertama menjelaskan tentang adanya krisis yang terjadi dalam sebuah negara
yang notabenenya sebagai nagara yang sejahtera. Negara yang dibahas dalam sub
bab ini adalah lebih ke negara-negara barat, akan tetapi penulis dapat memahami
bahwa tujuan mempelajari dari sub bab I ini adalah untuk mempelajari
permasalahan yang ada dalam sebuah negara sehingga melahirkan sebuah konsep
yang kemudian dapat digunakan sebagai pisau analisis permasalahan yang ada di
negara Indonesia.
2. Layanan
berbasis masyarakat sebagai suatu alternatif
Pada
sub bab ke dua terkait dengan sub bab pertama. Keterkaitannya adalah pada sub
bab pertama menjelaskan tentang sebuah permasalahan dan sub bab ke dua menjalaskan
solusi alternatif dari permasalahan tersebut yaitu dengan layanan berbasis
masyarakat untuk memenuhi kebutuhan manusia, dengan mengerahkan sumber-sumber
daya, keahlian dan kearifan dari komunitas itu sendiri.
3. Unsur
yang hilang: Pengembangan Masyarakat
Sub
bab ke tiga menjelaskan tentang adanya unsur yang hilang dalam pengembangan
masyarakat maka di sub bab ke tiga ini menjelaskan mengenai pentingnya janji
komunitas, modal sosial, dan kebutuhan akan orang asing dalam pengembangan
masyarakat.
Jadi, intinya
adalah krisis layanan kemanusian terjadi sebagai akibat dari kebangkitan
individualisme dan solusi untuk menanganinya dengan sebuah komunitas atau
layanan berbasis masyarakat.
BAB
II. LANDASAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT: SUATU PERPEKTIF EKOLOGIS
Bab II ini terdiri atas lima sub
bab, yaitu:
1.
Krisis Lingkungan Hidup
Pada
sub bab ini dijelaskan mengenai krisis-krisis lingkungan hidup yang terjadi
mencakup polusi udara, laut, sungai, dan tanah, kandungan racun dalam rantai
makanan, penurunan sumber daya alam bumi, penipisan lapisan ozon, pemanasan
global, kepunahan jenis-jenis flora dan fauna, hilangnya wilayah-wilayah alam
liar, erosi lapisan atas tanah, desertifikasi, deforestasi, limbah nuklir dan
krisis populasi. Jadi, yang dibahas adalah berbagai krisis yang terjadi pada
lingkungan hidup.
2. Tanggapan
lingkungan dan tanggapan green
Tanggapan
lingkungan hidup terhadap masalah-masalah ekologis memiliki dua ciri penting. Pertama, mereka berupaya memecahkan
masalah-masalah spesifik dengan solusi-solusi yang diskrit. Jadi, masalah
pemanasan global diatasi dengan mengurangi gas rumah kaca, masalah berkurangnya
sumber daya dengan teknologi alternatif, masalah polusi dengan teknologi
anti-polusi, masalah populasi dengan program keluarga berencana, masalah
hilangnya alam liar dengan menciptakan kawasan lindung, masalah kepunahan jenis
dengan program jenis langka dan seterusnya. Kedua,
mencari solusi-solusi dalam orde sosial, ekonomi, dan politik yang ada saat
ini.
Sebaliknya,
tanggapan green terhadap
masalah-masalah lingkungan hidup memakai pendekatan yang lebih mendasar atau
radikal. Pendekatan tersebut melihat masalah-masalah lingkungan hidup sebagai
sekadar gejala-gejala dari masalah mendasar yang lebih penting. Itu adalah
konsekuensi dari suatu orde sosial, ekonomi, dan politik yang secara mencolok
tidak berkelanjutan, dan karena itu adalah orde sosial, ekonomi, dan politik
inilah yang harus diubah. Jadi, inti dari tanggapan lingkungan dan tanggapan green adalah menanggapi krisis
lingkungan hidup.
3. Tema-tema
dalam analisis green
Ada
beberapa tema dalam analisis green yaitu:
a. Eko-sosialisme
memiliki persepsi masalah utama atas kapitalisme. Solusi yang diusulkan adalah
masyarakat sosialis.
b. Eko-anarkhisme
memiliki persepsi masalah utama hirarki, pemerintah, dan birokrasi. Solusi yang
diusulkan adalah desentralisasi, kontrak lokal, dan tidak ada pemerintah pusat.
c. Eko-feminisme
memiliki masalah utama patriarki. Solusi yang diusulkan adalah revolusi
feminis, menghargai atribut perempuan, dan mengakhiri penindasan gender.
d. Eko-luddisme
memiliki masalah utama teknologi. Solusi yang diusulkan adalah teknologi rendah
berskala manusia, dan mengakhiri kemajuan teknologi yang tidak berakar.
e. Anti-pertumbuhan
memiliki masalah utama pada pertumbuhan (ekonomi, populasi, konsumsi,
dll.). solusi yang diusulkan adalah
masyarakat tanpa pertumbuhan.
f. Ekonomi
alternatif memiliki persepsi atas masalah utama pada teori ekonomi
konvensional. Solusi yang ditawarkan adalah ekonomi berkelanjutan, termasuk
eksternalitas dan ekonomi yang terdesentralisasi.
g. Kerja,
waktu senggang dan etika kerja memilik persepsi masalah utama defenisi kerja,
ketergantungan pada pasar tenaga kerja sebagai mekanisme distributif. Solusi
yang diusulkan defenisi-defenisi baru dari kerja dan waktu senggang, serta
jaminan pendapatan minimum.
h. Pembangunan
global memiliki persepsi utama pada dominasi dan eksploitasi atas dunia
mayoritas oleh dunia minoritas, dan ketidaksetaraan global (pembangunan).
Solusinya yaitu kesetaraan global dan pembangunan tepat guna.
i.
Eko-filosofi memiliki
pandangan dunia yang antroposentris. Solusi utamanya yaitu pandangan dunia yang
ekosentris.
j.
Pemikiran paradigma
baru memiliki persepsi atas masalah pandangan dunia berpaham Newtonian. Solusi
yang ditawarkan adalah holistis, paradigma sistematis Cartesian, dan berpikir
linier.
4. Suatu
perspektif ekologis
Perspektif
ekologis ini digunakan sebagai tema pemersatu empat prinsip ekologi yaitu
holisme, keberlanjutan, keanekaragaman, dan keseimbangan. Holisme memiliki
konsekuensi filosofi ekosentris menghormati kehidupan dan alam. Menolak solusi
linier perubahan organik. Keberlanjutan memiliki konsekuensi keonservasi
mengurangi konsumsi, ekonomi tanpa pertumbuhan, membatasi perkembangan
teknologi, antikapitalis. Keanekaragaman menghargai perbedaan, tidak ada
jawaban tunggal, desentralisasi, komunikasi jejaring dan lateral, teknologi
tingkat rendah. Keseimbangan antara global/lokal/Yin/Yang/Gender hak/tanggung
jawab/perdamaian dan koperasi.
Inti dari pembahasan ini adalah
dalam pengembangan masyarakat harus menghormati kehidupan alam sekitarnya.
BAB III.
LANDASAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT: SUATU
PERSPEKTIF KEADILAN SOSIAL DAN HAK AZASI MANUSIA
Bab
ini membahas suatu perspektif keadilan sosial dan hak asasi manusia yang
dijadikan sebagai landasan pengembangan masyarakat. Dijelaskan pula bahwa dalam
mengembangkan masyarakat harus berkeadilan sosial dan memenuhi hak-hak
masyarakat tersebut. Terdapat empat komponen kunci dari pendekatan keadilan
sosial dan HAM kepada kerja masyarakat, keadaan yang merugikan, hak-hak,
pemberdayaan dan kebutuhan. Keempat komponen tersebut tidak berdiri sendiri.
Jelas terlihat, tiap-tiap komponen relevan bagi yang lainnya dan terdapat
berbagai kaitan yang jelas. Misalnya, kebutuhan dan hak, dan pemberdayaan,
serta struktur-struktur yang merugikan.
BAB IV. EKOLOGi,
KEADILAN SOSIAL DAN HAM: SUATU VISI UNTUK PENGEMBANGAN MASYARAKAT
Pada
bagian ini menjelaskan dan memadukan pembahasan dari bab II dan bab III. Yang
mana pada sub babnya, yaitu mempertanyakan mengapa setiap perspektif tidak
cukup tanpa yang lainnya. Di sini dijelaskan bahwa dalam pengembangan
masyarakat masing-masing perspektif saling mengkritik satu dengan yang lainnya.
Janji integrasi, masing-masing perspektif ekologi, keadilan sosial dan HAM
saling berintegrasi untuk mengembangkan masyarakat. Maka lahirlah sebuah
konsep-konsep yaitu keberlanjutan sosial, memadukan yang sosial dan non sosial,
kesetaraan antar genarasi, keadilan global, keadilan ekosentris, hak lingkungan
hidup, kewajiban-kewajiban global, dan lingkungan hidup. Konsep-konsep tersebut
digunakan dalam komunitas untuk pengembangan sebagai layanan kemanusiaan
berbasis masyarakat yang menjadi suatu visi alternatif.
BAB V. PERUBAHAN DARI
BAWAH
Yang
dimaksud dalam bab ini adalah terjadinya perubahan bukan dari atas ke bawah,
melainkan perubahan yang berdasar pada masyarakat grass root dalam kata lain perubahan dari bawah. Tidak hanya itu,
juga dijelaskan cara terjadinya perubahan dari bawah tersebut. Seorang pekerja
masyarakat yang ingin melakukan sebuah perubahan dari bawah harus memenuhi
berbagai syarat yaitu menghargai pengetahuan lokal, menghargai kebudayaan
lokal, menghargai keterampilan lokal, mampu bekerja dalam solidaritas yang
tidak hanya mementingkan pengetahuan diri sendiri. Jika ingin melakukan sebuah
perubahan dari bawah perlu pengetahuan awal mengenai landasan ideologis dan
teoretis sebagai dasar dalam melakukan perubahan tersebut. Beberapa landasan
idelogis dan teoretis tersebut adalah pluralisme, sosialisme domokratis,
anarkhisme, post-kolonialisme, post-modernisme, dan feminisme.
BAB VI. PARTISIPASI
Bab
VI ini menjelaskan konsep partisipasi dalam pengembangan masyarakat. Salah satu
kunci keberhasilan sebuah partisipasi adalah demokrasi. Demokrasi partisipatif
ini memiliki empat karakteristik yaitu desentralisasi, akuntabilitas,
pendidikan, dan kewajiban. Tetapi menurut penulis yang paling utama adalah
membangun kesadaran terlebih dahulu melalui pendidikan. Di samping itu,
terdapat pula demokrasi deliberatif. Demokrasi liberatif ini berupaya mencari
peran bagi masyarakat dalam mendefinisikan parameter-parameter permasalahan,
dan tidak menempatkan pemerintah sebagai pakar yang memiliki pengetahuan dan
kebijakan yang superior. Jadi, demokrasi liberatif merupakan penggabungan dari
pemerintah dan masyarakat untuk memecahkan sebuah permasalahan secara
partisipatif.
Permasalahan
yang biasa terjadi dalam konteks partisipasi adalah adanya tokenisme. Tokenisme
diartikan sebagai masyarakat yang diminta konsultasinya atau diberi informasi
mengenai suatu keputusan, tetapi sebenarnya mereka hanya memiliki sedikit atau
sama sekali tidak memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi keputusan tersebut.
Jadi, pada intinya adalah perubahan dari bawah berada pada jantung pengembangan
masyarakat dan partisipasi menghidupkan konsep ini.
BAB VII. PROSES
PENGEMBANGAN MASYARAKAT
Pengembangan
masyarakat sejatinya merupakan proses. Dalam mengevaluasi proyek pengembangan
masyarakat siapa pun harus melihat proses, dan dalam merencanakan serta
menerapkan program pengembangan masyarakat apapun senantiasa merupakan proses
bukan hasil yang harus dipertimbangkan mendalam. Orang-orang yang menekankan
pada pernyataan hasil perlu menyadari bahwa untuk pengembangan masyarakat
proses yang baik merupakan hasil terpenting yang dapat dicapai. Proses yang
baik akan mendorong masyarakat untuk menentukan tujuan mereka sendiri dan tetap
menguasai perjalanan selain tujuan akhir. Pengembangan masyarakat perlu
mengupayakan pembentukan cara berpikir yang menghargai saling interaksi di
antara masyarakat, menghargai kualitas pengalam kolektif, dan memaksimalkan
potensi mereka dan mencapai pri kemanusiaan mereka secara utuh melalui
pengalaman proses masyarakat.
BAB VIII. GLOBAL DAN
LOKAL
Pada
bab ini, seorang pekerja masyarakat harus mampu memahami isu-isu global dan
juga dapat menjawab perubahan global dengan berpikir global, tetapi bertindak
lokal. Dan seorang pekerja masyarakat dalam mengembangkan masyarakat mampu
menguasai persoalan-persoalan global untuk perubahan secara lokal. Dengan
kemajuan globalisasi, ekonomi global, komunikasi global, dan lalu lintas dunia
global, gagasan bahwa kita tinggal di satu dunia menjadi sangat penting dalam
semua bidang termasuk pengembangan masyarakat. Dalam dunia global, praktik
pengembangan masyarakat tidak dapat mengabaikan isu global, bagaimanapun
perhatian global harus ditampakkan. Kekuatan-kekuatan global memengaruhi semua
masyarakat, dan merupakan faktor pendukung atas persoalan dan isu yang dihadapi
masyarakat. Oleh karena itu, dalam memahami suatu masyarakat, seorang pekerja
masyarakat harus mampu memahami global maupun lokal, dan bagaimana keduanya
saling memengaruhi/berinteraksi. Menerapkan secara lokal dan global merupakan
tantangan besar bagi para pekerja masyarakat. Hal ini dapat dicapai dengan
menggunakan pendekatan globalisasi dari bawah, mencoba untuk merekonstruksi
agenda globalisasi untuk kepentingan orang-orang dan masyarakat pada umumnya,
dan menghubungkan mereka dengan aksi akar rumput global untuk perubahan. Poin
penting bagi pekerja masyarakat adalah selalu menyadari hubungan antara lokal
dan global, dan menyelidiki cara-cara dapat menghubungkan masyarakat dengan
gerakan global untuk perubahan.
BAB IX. PENGEMBANGAN
MASYARAKAT TERPADU
Pengembangan
masyarakt terpadu terdiri atas enam dimensi, tetapi pada bab ini hanya membahas
tiga dimensi saja. Pertama, dimensi
pengembangan sosial yang lebih fokus pada pengembangan pelayanan, balai
masyarakat, perencanaan sosial, dan semangat sosial. Kesemuanya itu, berfokus
pada sosial masyarakat. Kedua,
pengembangan ekonomi. Dalam pengembangan masyarakat tidak hanya berfokus pada
sosialnya, tetapi juga pada peningkatan ekonominya. Ketiga, pengembangan politik terdiri atas dua yaitu pengembangan
politik internal dan eksternal. Pengembangan politik internal membahas mengenai
peningkatan kesadaran dan pengorganisasian. Jadi, tataran perubahan itu masih
dalam lingkup dalam masyarakat. Pengembangan politik eksternal terdiri dari pengorganisasian
dan aksi sosial. Jadi, tataran perubahan yang terjadi dalam masyarakat melalui
sebuah tindakan nyata untuk mengungkapkan permasalahan yang terjadi dalam
pengembangan masyarakat itu sendiri.
BAB X. PENGEMBANGAN
MASYARAKAT: PENGEMBANGAN BUDAYA, LINGKUNGAN, PERSONAL/SPIRITUAL
Bab
ini merupakan lanjutan dari bab IX yaitu berkaitan dengan pengembangan
masyarakat yang terpadu. Keempat,
pengembangan budaya dilakukan dengan melestarikan dan menghargai kebudayaan
lokal, melestarikan dan menghargai budaya asli, multikulturalisme, dan budaya
partisipatif. Kelima, pengembangan
lingkungan sebagaimana yang telah dibahas pada bab II bahwa pengembangan
masyarakat tetap memperhatikan kondisi lingkungan alam yang ada disekitarnya
sehingga tidak melahirkan permasalahan lingkungan. Keenam, pengembangan personal dan spiritual. Masyarakat adalah
bagian dari individu maka segala pembahasan mengenai pengembangan masyarakat
telah mencakup pula pengembangan personal. Untuk pengembangan spiritual
merupakan dimensi yang sangat penting untuk pengembangan masyarakat, rasa akan
kesakralan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai spiritual termasuk bagian
penting dari pembentukan kembali masyarakat manusia dan memberikan makna, serta
tujuan kehidupan manusia. Keenam dimensi tersebut sangat diperlukan dalam
pembangunan yang seimbang.
BAB XI. PENERAPAN
PRINSIP-PRINSIP DALAM PRAKTIK
Bab
ini memusatkan pada identifikasi prinsip-prinsip pengembangan masyarakat
melampaui kondisi lokal dan oleh karenanya mengarahkan praktik seseorang pada
level yang lebih umum. Prinsip-prinsip tersebut dikelompokkan menurut
pembahasan pada bab II, III, V, VI, dan VII. Prinsip-prinsip ekologis terdiri
dari prinsip holisme, keberlanjutan, keanekaragaman, perkembangan organik,
perkembangan yang seimbang. Prinsip keadilan sosial dan HAM terdiri mengatasi
struktur yang merugikan, mengatasi wacana-wacana yang merugikan, pemberdayaan,
hak asasi manusia, dan definisi kebutuhan. Prinsip menghargai yang lokal
terdiri dari menghargai pengetahuan lokal, menghargai kebudayaan lokal,
mengahargai sumber daya lokal, mengahrgai keterampilan masyarakat lokal,
mengahrgai proses lokal, dan partisipasi. Prinsip-prinsip proses terdiri dari
proses, hasil, dan visi. Integritas proses, menumbuhkan kesadaran, kerja sama
dan konsensus, langkah pembangunan, perdamaian dan anti kekerasan,
inklusifitas, dan membangun masyarakat. Prinsip-prinsip global dan lokal yaitu,
menghubungkan yang global dan lokal, dan praktik anti-kolonialis
BAB XII. PERAN DAN
KETERAMPILAN
Dalam
bagian ini dijelaskan menganai peran dan keterampilan yang harus dimiliki oleh
pekerja masyarakat. Wilayah teknis dari pengembangan masyarakat dan dimulai
dengan masalah buku panduan yang digunakan, kompetensi yang digunakan, dan
mampu mengetahui prinsip-prinsip dalam praktik, teori, repleksi, dan praksis. Beberapa
peran dan keterampilan yang harus dipahami, yaitu peran dan keterampilan
memfasilitasi: 1) memfasilitasi semangat sosial, 2) mediasi dan negosiasi, 3) dukungan,
4) membangun konsensus, 5) fasilitasi kelompok, 6) pemanfaatan berbagai
keterampilan dan sumber daya, 7) mengorganisasi, dan 8) komunikasi pribadi.
Peran
dan keterampilan mendidik: 1) Peningkatan kesadaran, 2) Memberikan informasi,
3) Konfrontasi, dan 4) Pelatihan. Peran dan keterampilan representasi: 1)
Memperoleh berbagai sumber daya, 2) advokasi, 3) menggunakan media, 4) humas
dan presntasi publik, 5) jaringan kerja (networking),
6) berbagi pengetahuan dan pengalaman. Berbagai peran dan keterampialan teknis:
1) penelitian, 2) menggunakan komputer, 3) presentasi verbal dan tertulis, 4)
manajemen, dan 5) pengaturan keuangan. Untuk memahami semua itu, dibutuhkan neds assesment dan evaluasi. Ketika
menemukan sebuah permasalahan maka dibutuhkan pengembangan berbagai
keterampilan dengan cara menganalisis penyadaran, pengalaman, belajar dari
orang lain, dan intuisi.
BAB
XIII. ISU-ISU PRAKTIS
Adapun yang menjadi pembahasan
yaitu isu-isu praktis yang terjadi dalam sebuah masyarakat, seperti isu-isu
pekerja masayarakat yang terdiri dari pekerja masyarakat yang dipekerjakan,
pekerja sektoral yang dipekerjakan, profesional berfokus masyarakat, aktivis
yang dipekerjakan, dan aktivis masyarakat yang tidak dibayar. Isu praktis
mengenai nilai dan etika yang dibahas adalah nilai-nilai pribadi, pemaksaan
atas berbagai nilai, dan berbagai dilema moral dan etika. Isu selanjutnya
mengenai profesionalisme, pendidikan dan pelatihan, penggunaan dan penyalahgunaan
kekuasaan, kerja masyarakat internal dan eksternal, komitmen jangka panjang.
Untuk menggapi isu praktis tersebut dibuthkan sebuah dukungan (support) dari para majikan atau atasan,
teman sekerja, pekerja dalam berbagai masyarakat yang lain, anggota komuniatas,
berbagai jaringan kerja aktivis, dan berbagai jaringan kerja pribadi.
Gairah, visi dan harapan,
pengetahuan teknis, keterampilan, dan keahlian merupakan hal penting. Namun,
semua hal itu tidaklah cukup. Para pekerja masyarakat yang baik harus memiliki
gairah, sebuah komitmen, sebuah antusiasme yang nyata bagi kerja mereka, dan
sesuatu yang mengendalikan mereka untuk aktif. Para pekerja masyarakat tidak
akan melihat kerja mereka sebagai sekadar sebuah pekerjaan. Namun, sebagai
sesuatu yang pada hakikatnya penting, tindakan yang baik, dan bagian dari
membuat dunia menjadi sebuah tempat yang lebih baik.
teerima kasih sudah share
ReplyDeleteSubhanallah......... saya membacanya saja belum khatam. ternyata sudah ada yang bergerak samapai merangkum, JIOZ MAS
ReplyDelete